Suararepublik.news Tulungagung 24/06/2021,Isu – isu serta Tudingan adanya kongkalikong terkait pengangkatan Riska Wahyu Nurfitasari, sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Tulungagung dengan DPW PBB Jatim, ditepis oleh Sekretaris DPW PBB Jatim Mohammad Elyas yang juga berprofesi sebagai Avokad.Selain itu, kedatangan Sekretaris DPW PBB Jatim di Kota Marmer pada hari Rabu (23/06/2021),juga mempertegas terkait kepemimpinan Ketua DPC PBB Tulungagung itu tentu sudah sesuai AD/ART Partai Bulan Bintang.

Selain itu, Kedatangan Sekretaris DPW PBB ini juga upaya megklarifikasi upaya pemulihan nama baik Ketua DPC PBB Kabupaten Tulungagung. Dan, semua itu, tentunya bertujuan untuk kebaikan bersama terhadap informasi-informasi yang perlu diluruskan serta pemulihan nama baik Ketua DPC PBB Kabupaten Tulungagung yang selama ini santer terdengar ke masyarakat. Selain itu,  dirinya sangat berharap pada pihak-pihak untuk tidak asal tuduh bila tidak ada dasar bukti yang kuat.

“Kadatangan DPW di Tulungagung ini untuk menjelaskan isi surat jawaban yang dibuat oleh DPW PBB Jatim terkait surat

DPC Tulungagung ke

DPP dengan Nomor Surat 045DPCPBB/TADPW52001 Tanggal 27 Mei 2021

perihal permohonan penjelasan, saran, dan masukan terkait dengan beberapa persoalan yang terjadi di Tulungagung,” kata Mohammad Ilyas saat jumpa pers di Rumah Makan Intan Jaya Tulungagung, kemarin.

Pada poin pertama, lanjutnya, mantan ketua DPC PBB Kabupaten Tulungagung Nanang Rohmad meragukan keabsahan kepengurusan DPC PBB Kabupaten Tulungagung Periode 2020 – 2024

dengan alasan tidak sesuai prosedur dan mereka membawa masalah tersebut di media sosial, sehingga  membawa citra yang buruk. Padahal, jelas sudah,  bahwa DPC PBB Kabupaten Tulungagung Periode 2019-2024 dengan Ketua Riska Wahyu Nurvita Sari, yakni

Surat Keputusan Revisi (SKR) PP 824 2021 revisi dari SKKB 36020 adalah keputusan yang sah sesuai dengan partai AD/ART Partai Bulan Bintang.

“Jadi keputusan yang ada ini sah dan mungkin orang yang mengatakan itu tidak tahu kalau AD/ART akhir di partai sudah dirubah dan kalau dulu pemilihan ketua DPC itu dari bawah keatas. Artinya, DPW maupun

ketua Umum saja tidak bisa merubah hasil Muscat itu,” kata pria kelahiran Madura ini.

Selain itu, imbuhnya, segenap muktamar ke-5 di Belitung, yakni AD/ART PBB dari hasil Muktamirin Muscat pasal 39 ayat 4 C

musyawarah cabang bermatna memilih 3 calon ketua pimpinan cabang alias bukan memilih ketua. Dan, 3 calon pimpinan ketua cabang tersebut selanjutnya ditetapkan dan dipilih oleh Ketua Umum.

“Apakah ketua umum harus memilih dari 3 yang diusulkan, tidak juga. Jadi

ketua umum itu tidak harus memilih kalau seandainya ketua umum tidak mensetujui orang yang diusulkan pada waktu isjab. Bahka ketua umum bisa jadi memilih orang lain dan itu tidak ada masalah,

karena di ayat pasal 8 pasal 39 ayat 4 merupakan pasal yang mendirikan kewenangan penuh terhadap Ketua Umum Partai Bulan Bintang sebagaimana yang tercantum dianggaran ayat rumah tangga bab 2 pasal 7c,” jelasnya.

Masih kata Mohammad Ilyas, terkait uang yang terlanjur diminta oknum-oknum yang ‘memanfaatkan’ situasi itu, agar segera diminta kembali. Sebab, menurutnya, tidak ada jasa apapun yang harus dibayar pada pihak-pihak manapun. Karena, semua ini, tentu adalah perbuatan melanggar hukum dikarenakan mereka bukanlah orang partai.

 “Jadi uang yang sudah diminta kepada siapapun maupun pihak manapun, saya perintahkan meminta kembali uang itu,” katanya. Dan, tambah Ilyas,  apabila DPC membutuhkan perlindungan, DPW akan membackup sepenuhnya. “Kami siap Membackup bila dibutuhkan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPC PBB Kabupaten Tulungagung Riska Wahyu Nurvita Spd I dalam pertemuan Dewan Pimpinan Cabang di Wilayah Kecamatan Kauman  itu bakal mengambil sikap tegas dan akan melawan pada pihak-pihak yang selama ini telah mendzoliminya. Apalagi, berdasarkan aturan AD/ART Partai yang baru jelas tidak ada yang menyalahi aturan alias kewenangan itu sudah dibenarkan. Apalagi,  jalur kekeluargaan yang ditempuhnya, yakni dengan mendatangi langsung kerumah pihak-pihak tersebut juga sudah dia lakukan.

“Maka dari itu, kami akan berupaya untuk mengambil jalur hukum. Karena, selama ini, saya sudah mengajak musyawarah untuk meluruskan masalah ini dengan jalan musyawarah dan secara kekeluargaan. Bahkan saya dan pengurus DPC datang ke rumah beliau, dan ternyata beliau-beliau tidak justru menerima niat baik kami dan justru mengumbar hal-hal yang belum tentu benar,” ujar Riska Wahyu Nurvita saat jumpa pers, kemarin….Yps/Kbt