Nias Selatan, suararepublik.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nias Selatan, menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Nisel Tahun Anggaran (TA) 2020, persetujuan tersebut disampaikan dalam pamandangan akhir yang disampaikan masing-masing juru bicara fraksi dalam rapat paripurna, di Aula DPRD Nisel Jalan Saonigeho KM 3, Jumat (16/7/2021).

Sembilan fraksi itu yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi PSI, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Berkarya dan Fraksi Partai Perindo

Setelah selesai penyampaian pandangan setiap fraksi, maka disimpulkan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nisel TA 2020 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, ucap Ketua DPRD Elisati Halawa yang memimpin rapat paripurna seraya mengetuk palu.

Selanjutnya, persetujuan Ranperda tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MOU) antara Bupati Nisel, Hilarius Duha dan Pimpinan DPRD, Elisati Halawa serta Wakil Ketua DPRD, Agustana Ndruru, yang didahului pembacaan Badan Anggaran DPRD dan penyampaian pandangan akhir fraksi.

Bupati Nias Selatan Dr. Hilarius Duha, SH.,MH menyampaikan pada rapat paripurna DPRD Nisel, mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti proses penetapan Ranperda ini menjadi Perda sebagaimana amanat pasal 322 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi”, ujar Hilarius Duha.

Kata Bupati Hilarius Duha, menyampaikan bahwa terkait dengan laporan hasil pembahasan rapat kerja komisi-komisi di DPRD bersama dengan mitra kerja OPD dan pendapat akhir masing-masing fraksi maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menerima seluruh saran dan masukan untuk disesuaikan dan ditandaklanjuti,sambungnya.

Kepada kita semua baik lembaga DPRD maupun jajaran OPD dan seluruh elemen masyarakat yang telah memberikan dukungannya sehingga kita bisa mempertahankan opini dari BPK RI atas audit LKPD Kabupaten Nias Selatan T.A 2020 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tentu hal ini kita harus tingkatkan lagi pada tahun 2021 dengan opini maksimal yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan keputusan bersama terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nias Selatan T.A 2020 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nias Selatan, Elisati Halawa ST dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Agustana Ndruru serta dihadiri Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawa, SH.,MH, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Pers.

Selesai kegiatan rapat Paripurna tersebut, Ketua DPRD Nisel Bersama Bupati Nisel Dan sembilan Fraksi dari Partai Melakukan foto bersama.(Ed)