Nandang S, KaBid UMKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi

Kabupaten Sukabumi, SuaraRepublik.News – Dalam menyukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diamanatkan Presiden R I, Ir. H. Joko Widodo, melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, telah  mengeluarkan Instruksi Bantuan Presiden sebesar 2,4 juta / pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan akses bank, atau tidak mendapatkan bantuan bank, dengan sejumlah syarat yang telah ditentukan.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukabumi, H. Ardiana T, melalui Kepala Bidang UMKM, Nandang S, mengatakan akan memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha yang belum mendaftar diri ( data pribadi ) dan usahanya sampai dengan tanggal 11/09/20 ini.

Menurutnya, berdasar hasil rapat secara virtual dengan Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi tanggal 05/08/20 Pukul 13.30 wib adanya program ini, Bantuan Langsung Tunai kepada para pelaku usaha ultra mikro, yang belum pernah mendapatkan aku akses ke bank ( Bantuan bank ). Dengan persyaratan foto copy KTP, SKU ( Surat Keterangan  Usaha ) dari Desa / Kelurahan mengisi formulir dan menandatangani surat pernyataan yang formatnya telah ditentukan berdasarkan Juklak Juknis ( Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis ) dari Pusat / Kementerian Koperasi. Yang kemudian, Dinas mengeluarkan Surat Edaran Informasi tanggal 10/09 kepada seluruh Kecamatan dengan Desa d XDan Kelurahan agar disampaikan informasi pada para pengurus RT dan RW.  Dari surat edaran tersebut, masuk -+ 90 ribu pengajuan permohonan yang sedang diinput sampai dengan hari ini.

Click

Lanjut KaBid UMKM mengatakan, bahwa secara teknis apabila dikolektifkan oleh pihak desa / kelurahan dapat lebih mudah untuk input data bagi pemohon yang bertempat tinggal jauh dari jangkauan, sehingga lebih cepat pengajuan dan sampai ke dinas.

 Kemudian tanggal 15/08 yang lalu, ada juga rapat dengan BPKP Jawa Barat membahas hal ini. Yang hasilnya, lebih dimudahkan dengan tidak harus membuka rekening bank kepada para pemohon / pelaku usaha, karena nantinya akan  dibuatkan rekening banknya oleh pemerintah ujarnya. ( HP ).