Jakarta, Agustus 2021, Suara Republik News, dr.T,M.Kes, Dirut RSKD Duren Sawit  lecehkan hasil audit BPK nomo: 07 C/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2019  tertanggal 14 Mei 2019.

Tentang Laporan  Hasil Pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah  Prov.DKI Jakarta Tahun 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan  Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan. Auditorat  Utama Keuangan  Negara  V BPK Perwakilan  Prov. DKI Jakarta.

Media Nasional Suara Republik News Biro Jakarta Timur  telah dua kali  meminta konfirmasi .Bahkan LSM Perkumpulan  Pemantau  Penyelenggara  Negara  Republik Indoneia  Cab.Jaktim  ( LPPNRI) sudah mengadukan ke Kajagung RI. Suara Republik News Mengirim surat konfirmasi, pertama  surat nomor : 122/klarf/SRN/VII/2021 tertanggal 29 Juni 2021 tentang : Dugaan pelanggaran Hukum  dan Dugaan Kerugian Negara . yang kedua surat Nomor : 124/klarf/SRN/VII/2021  tertanggal 27 Juli 2021 tentang menindak lanjuti surat yang pertama di atas. Menjawab kedua  surat kami tersebut,    Dirut RSKD,  Menjawab  melalui   suratnya nomor :1092/-1.773 tertanggal 21 Juli 2021. Tentang Jawaban Surat Suara Republik News, isinya : Bahwa Pelaksanaan  Kegiatan Rancang Bangun ( Design  and Build Pengembangan RSKD Duren Sawit Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan  yang berlaku. Pada hal Kami Suara Republik News, meminta klarifikasi berdasarkan data yang kami terima dari BPK, Dari kajian dan hasil audit BPK, diduga   Dirut RSKD Duren Sawit, Dirut Hutama Karya, dan Dirut Yodya Karya  melanggar :

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 /2006 Tentang Pedoman  Pengelolaan Keungan        Daerah  Pasal 4 Ayat (1) dan (2)
  2. Lampiran 1 Peraturan Mentwri PUPR Nokor 19/PRGT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan  Menteri PU NO. 08/PRT/M/2011 Tentang Pembagian  Subklasifikasi Usaha Jasa Konstruksi pada  item 7.
  3. Peraturan Gubernur Prov.DKI Jakarta No.86 Tahun 2018 Tentang Pedoman  Penyusunan Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah/Perubahan  Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah  Melalui  Elektronic Budgeting pda Pasal 3,4 dan Pasal 10 ayat (2).
  4. Dokumen Pemilihan  Nomor 855/PT/-1 713tanggal 3 Mei 2018 Unuk Pengadaan  Pekerjaan Konstruksi Dsign and Build Pengembangan  RSKD Duren Sawit yaitu pada lampiran  Dokumen  Pemilihan (LDP) pada kolom tata cra penilaian  nom dan jumlah or 4, Yaitu Jenis, Kapasitas dan jumlah  Peralatan pada  (!) Jenis,  Kapasitas dan jumlah minimal  peralatan  kepemilikan/bukti dukungan  sewa = 100% Bobit 0%  bobot unsur.   unsur.(2) Jenis, Kapasitas dan Jumlah minimal  peralatan tidak sesuai dan tidak dapat  dibuktikan dengan   bukti  kepemilikan /bukti dukungan  sewa = 0% X bobot unsur  .(3) Untuk Jenis Peralatan   no.1 s.d 10 wajinb dipenuhi. Antara lain,tower crane, apabila tidak dipenuhi maka gugur sehingga  atas hal tersebut  di atas , diduga kuat  mengakibatkan  potensi kerugian ngara  Apalagi  KSO Hutama – Yodya seharusnya  gugur pada proses tender sebagaimana diuraikan  diatas sehingga  kuat dugaan telah  terjadi Kerjasama hitam  antara KSO Hutama – Yodya dengan Pokja  terksit dan PPK ( Ring-o)