Anggaran Miliaran, Awak Media Dihalangi Meliput Proyek Pembangunan RSUD Nias Selatan Tampak Belum Rampung, Terkesan Asal Jadi.

Nias Selatan, suararepublik.news Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nias Selatan, telah memasuki akhir bulan Juni tahun 2021 belum tampak rampung. Bagaimana tidak awak media dilarang meliputi, proyek Tahun Anggaran 2020 yang menelan biaya Rp. 48.533.575.083-, tersebut tampak di mulai pengerjaan sekitar bulan Agustus/September 2020.

Berdasarkan pantauan suararepublik.news di lokasi proyek, Tertera pada papan proyek jangka waktu pelaksanaan adalah 170 hari kalender, dengan kontraktor pelaksana PT. Maju Gemilang Mandiri, dan Konsultan Pengawas PT. Transima Citra Indo Consultant dengan Noomor Kontrak: 640/891/KONTRAK/PPK-01/DINKES/2020.

Anggaran pembangunan itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berlokasi di Desa Hiliana’a Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nisel Tahun Anggaran 2020.

Awak media yang hendak meliput kegiatan proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Nias Selatan tersebut, lebih memperkenalkan diri dengan menunjukan kartu pengenal identitas.

Namun oleh Security proyek pembangunan tersebut melarang hingga menghalangi memasuki pekarangan proyek pembangunan RSUD Nias Selatan untuk meliput progres pembangunan tersebut.

Berdasarkan video liputan, larangan itu disampaikan langsung oleh Security hingga menghalangi dan menutup pintu masuk pekarangan proyek pembangunan RSUD Nias Selatan karena sudah menjadi perintah atasannya dari RSUD Kab. Nias Selatan PT. Maju Gemilang Mandiri.

“Dilarang wartawan atau pers masuk untuk meliput, ini perintah atasan dari RSUD Kab. Nias Selatan PT. Maju Gemilang Mandiri”, tegas Security tampak arogannya.

Melihat tindakan Security tersebut yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS :

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS, BAB III WARTAWAN, BAB IV PERUSAHAAN PERS, BAB V DEWAN PERS, BAB VI PERS ASING, BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT, BAB VIII KETENTUAN PIDANA, BAB IX KETENTUAN PERALIHAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP. (Dikutip dari Wikipedia).

Dalam UU pers no 40 tahun 1999, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Secara umum, fungsi dan peranan pers adalah sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, sebagai lembaga ekonomi, dan sebagai media kontrol sosial.

Sebagai diatur pada Bab VIII Ketentuan Pidana, Pasal 18

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ditempat yang berbeda. Suararepublik.news mencoba mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Nias Selatan dr. Henny K Duha melalui pesan WhatsApp seluruhnya, pihaknya menjawab “Sedang ada pengerjaan, keselamatan lebih diutamakan, Izin sebelum masuk dan wajib perlengkapan keselamatan pekerjaan”, jelasnya.

Hal yang sama, suararepublik.news mengkonfirmasi kepada pihak Kontraktor bangunan yang bernama Bayu Ambarawa melalui telpon dan pesan WhatsApp seluruh pihaknya tidak menanggapi.

Sekretaris DPC Nias Selatan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Saksikan Sarumaha, menyayangkan sikap Security yang melarang awak media melakukan peliput pekerjaan pembangunan RSUD Nisel tersebut. Menurutnya ini tindakan yang berpotensi melanggar UU Pers.

“Wartawan berhak meliput sebuah kegiatan berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 6 UU Pers. Kalau ada yang menghalangi peliputan terhadap wartawan, maka oknum yang menghalangi berpotensi melanggar UU Pers,”.

Hingga berita ini diturunkan suararepublik.news masih berupaya meminta konfirmasi dari pemerintah dinas terkait dan pihak penegak hukum atas tindakan oknum Security lapangan pembangunan RSUD Nias Selatan terkait menghalangi peliputan terhadap wartawan yang berpotensi melanggar UU Pers. ( Redaksi )