Ilustrasi Poto

MASOHI MALTENG SuaraRepublik.News – Kasus penyalagunaan anggaran ADD dan DD TA 2016 – 2020 Desa Sehati Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah  yang melibatkan  mantan Kpn Desa Sehati   Markus Watimena yang merugikan uang negara sesuai hasil audit tim inspektorat  ( APIP ) sebesar 3 milyar 500 juta tetapi tim kejaksaan kabupaten maluku tengah sampai saat ini belum bisa menetapkan sebagai tersangka dan masih bebas menjalankan aktifitas dari satu  daerah ke daerah yang lain  padahal sudah barang tentu Kpn telah benar – benar terbukti melakukan kejahatan yang merugikan uang negara . 06/10/2021

  Tim pelapor juga merasa  kecewa karna disaat datang untuk mempertanyakan tentang kasus penyalahgunaan anggaran yang telah mereka laporkan ke kejati maluku diambon dan didesposisikan ke – kejari maluku tengah tidak bisa bertemu  dan mereka hanya bisa bertemu dengan salah satu pegawai kejaksaan yang bernama sdr WELLEM , MAIRUHU dan sdr WELLEM MAIRUHU mengatakan kepada pihak pelapor bahwa bapak – bapak tidak bisa bertemu dengan  bapak kejari Malteng karna beliau sementara ada pertemuan, pertemuan ini demi untuk membentuk tim baru dalam rangka  mengecek kasus – kasus penyalagunaan anggaran ADD/DD didesa Sehati dan desa – desa lainnya di kabupaten Malteng.  

  Salah seorang pelapor dari masyarakat desa Sehati LIBREK SOPACUA saat dikonfrmsi oleh Media ini via tlp seluler mengatakan ” kami sebagai masyarakat dan sekaligus pelapor terkait pelanggaran penyalagunaan anggaran ADD/DD yang merugikan uang negara sebesar 3 milyar 500 juta ini mersa kecewa sdh hampir dua tahun ini blm bisa diselesaikan oleh Kejari Maluku Tengah  yang lama bahkan yang baru , kasi intel Karel Benito yang dipindahkan dari kejari Masohi ke kejari Dobo  juga tdk bisa membuktikan dan pernah juga  menyampaikan kepada pelapor  bahwa kasus penyalagunaan ini  jangan dlu sampai ke publik lewat media

  Kemudian penganti Kasi Intel Kejari Maluku Tengah yang baru juga demikian sama halnya  karena saat dikonfirmasi oleh pelapor pernah menyampaikan bahwa ” bapak ibek saya mau  cuti untuk istri melahirkan dan tanggal 20 baru kembali akhirx masyarakat dan saya sebagai pelapor merasa ketidak percayaan lagi kepada lembaga penegak hukum ini lagi dan kami akan membuat laporan langsung ke kejaksaan agung  karna data – data kami sebagai pelapor memiliki data yang lengkap untuk kami pertanggung jawabkan .  

Reporter Provinsi Maluku.(I.w)