Jakarta, Suararepublik.news – Apakah Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) termasuk yang akan dibubarkan Presiden dalam waktu dekat? Itulah benang merah pertanyaan dari beberapa kalangan untuk meminta pandangan saya. 

Untuk merespon pertanyaan itu, saya berpendapat agar BPODT segera membuat laporan kinerjanya selama ini kepada publik luas dan  masyarakat yang tinggal di kawasan Danau Toba.

Pada laporan tersebut sekaligus menyajikan data survey tentang jumlah dan tingkat kepuasan wisatawan manca negara dan domestik  yang berkunjung serta masyarakat setempat.

Jika kinerjanya melampaui program dan target sangat luar biasa (extraordinary) serta jumlah kunjungan melonjak signifikan dan mayoritas (minimal 80 %) responden memperoleh tingkat kepuasan sangat tinggi, maka sangat wajar BPODT dipertahankan.

Sebaliknya,  bila BPODT selama ini bertindak mekanistis,  linear dan cenderung pasif, jumlah kunjungan rendah dan tingkat kepuasan responden sedang apalagi rendah, sangat-sangat wajar BPODT perlu dievaluasi oleh Kementerian Pariwisata untuk kemungkinan salah satu dari 18 badan yang dibubarkan oleh Presiden.

Namun,  pembangunan pariwisata di berbagai sektor di seluruh kawasan Danau Toba harus terus berjalan dengan membentuk forum kebersamaan pemda-pemda tingkat dua sekawasan Danau Toba, tentu di bawah koordinasi langsung oleh Menteri Pariwisata.

Dengan demikian,  pembangunan pariwisata di seluruh kawasan Danau Toba dipastikan lebih adaptif dengan kearifan lokal setempat daripada kondisi yang terjadi selama ini.

Salam,

Emrus Sihombing

Direktur Eksekutif

Lembaga EmrusCorner