Para warga pemohon sertifikat tanah menunjukkan sertifikat hak milik yang mereka peroleh bersama advokat dari LBH Masyarakat Dairi setelah bertahun-tahun ditunggu-tunggu, Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga (dua dari kanan) di Sidikalang, Minggu (13/10/2019). 

Jakarta, September 2020,Suara Republik News, Masyarakat pemohon  sertifikat tanah menunjukkan sertifikat hak milik yang mereka peroleh bersama advokat dari LBH Masyarakat Dairi, Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga (dua dari kanan) di Sidikalang, Minggu (13/10/2019).

Masyarakat mengeluhkan proses sertifikasi tanah oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dairi.

Sudah diurus bertahun-tahun, sertifikat tak kunjung terbit. Pemerintah daerah diharap mengawasi proses penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Jusuf Ginting seperti dilansir tribun medan.com, pria warga Kecamatan Sitinjo ini, mengaku sudah bosan bolak-balik Kantor ATR/BPN Dairi di Sidikalang selama setahun ini. Pengurusan sertifikat, menurut dia, bertele-tele dan pemohon selalu diberi harapan palsu. “Padahal kata dia, semua persyaratan sudah saya kasih semua. Banyak kali alasan petugasnya katanya. Tunggu sebulan lagi katanya ujar petugas BPN. Bulan berikutnya, begitu juga katanya. Pernah ada alasan konyol, berkas permohonan saya basah,” ujar Ginting, Minggu (13/10/2019). Ginting mengungkapkan, dirinya memohon sertifikat tanah secara mandiri. Usai menyerahkan berkas pertama kali, petugas BPN Dairi langsung turun ke lokasi lahannya untuk mengukur, berselang dua minggu kemudian.

Ditunggu-tunggu, sertifikat yang dimohonkannya tak kunjung terealisasi. “Sertifikat tanah saya baru terbit bulan Agustus kemarin, setelah ada pengacara membantu kami. Bukan cuma saya, tetapi ada beberapa pemohon lain. Salah satunya penarik becak, sudah memohon sejak enam tahun lalu, enggak selesai-selesaai. Padahal, uang terima kasih sudah diberikan. Dia terpaksa mengulang mengajukan permohonan mlai dari nol,” beber Ginting.

Seorang warga lainnya, Pahala Pasaribu juga mengutarakan hal yang sama. Ia sendiri mengajukan permohonan sertifikasi tanahnya pada tahun 2016 silam, melalui desa. Namun, baru selesai tahun 2019.

“Kita disuruh menunggu dengan penuh ketidakjelasan. Terbaru alasan mereka (petugas ATR/BPN Dairi) sebelum sertifikat tanah saya terbit, dikaitkan dengan pergantian kepala kantor. Sertifikat yang saya urus dibawa kepala kantor yang pindah itu ke tempat kerja barunya kan aneh beber pria Hutaimbaru Kecamatan Siempat Nempu ini. Aturan dari mana ini? Hal ini bisa dilaporkan ke Gubernur bahkan  ke BPN Pusat. Kan aneh,” beber pria warga Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu ini,( pergantian kepala kantor,tidak berarti ikut pindah berkasnya,berkas tetap tinggal dikantornya – red).

Dan kepala kantor baru harus bisa mencari filenya di arsip. Pahala bersyukur, sertifikat atas tanahnya akhirnya terbit pada September 2019 lalu, setelah dibantu oleh pengacara yang sama dengan Jusuf Ginting. Ketua LBH Masyarakat Dairi selaku pengacara yang mendampingi Jusuf Ginting dan Pahala Pasaribu, Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga mengatakan, pendampingan yang dilakukan pihaknya berhasil mempercepat pengurusan keluarnya delapan Sertifikat Hak Milik atas Tanah dari Kantor ATR/BPN Dairi.( Apakah harus menggunakan Pengacara untuk memperoleh Sertifikat tanah warga?-red).

Demikiankah mekanisme pengurusan sertifikat?. Sebagai pejabat publik seyogianya ASN harus melayani masyarakat tanpa dipersulit.Karena ASN  itu adalah pelayan dan pengayom masyarakat. “Warga mengadu kepada kita bahwa sertifikat yang mereka urus tak kunjung selesai. Kami merasa terpanggil kata pengacara melakukan pendampingan. Alhasil, sertifikat yang ditunggu akhirnya keluar,” ujar Anggiat kepada Tribun Medan, Minggu (13/10/2019).

Pria yang akrab disapa Gabe ini berharap pemerintah, terutama Pemkab Dairi, mengawasi problema seputar pengurusan sertifikat tanah di Kabupaten Dairi. Sebab ada dugaan, perangkat desa ‘bermain’ dalam hal ini.atau bisa dilaporkan kepihak yang berwajib,jika ada yang minta upeti.

“Kami mengharapkan pengawasan dari Bupati dan Wakil Bupati Dairi. Selain itu, kami juga mengharapkan BPN Dairi untuk terus melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap proses penerbitan hak milik mulai dari Desa/Kelurahan ,Kecamatan Hingga ke BPN, sehingga rakyat dengan mudah mendapatkan haknya,” ujarn Gabe sebagai Ketua  LBH masyarakat Dairi.

Kepala Kantor ATR/BPN Dairi, Rasmon Sinamo yang coba dikonfirmasi terkait tudingan miring ini via selulernya, hingga berita ini dikirim, pada waktu itu ,tidak mengangkat teleponnya.( ring- o)

Para warga pemohon sertifikat tanah menunjukkan sertifikat hak milik yang mereka peroleh bersama advokat dari LBH Masyarakat Dairi setelah bertahun-tahun ditunggu-tunggu, Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga (dua dari kanan) di Sidikalang, Minggu (13/10/2019).