Jakarta, Suararepublik.news  – Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menilai bahwa menarik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus Novel Baswedan itu berlebihan.

Hal itu diungkapkan Masinton Pasaribu di acara Mata Najwa Rabu (18/6/2020).

Dalam kesempatan itu, Masinton Pasaribu juga mengungkit soal intervensi Presiden Joko Widodo terhadap Kasus Sarang Burung Walet yang dialami Novel Baswedan.

Novel Baswedan merasa bahwa tuntutan satu tahun dari jaksa itu menghina dirinya dan Jokowi. Hal itu diungkapkan Novel Baswedan di acara Mata Najwa pada Rabu (17/6/2020). (channel Youtube Najwa Shihab.

“Perhatian concern presiden pada Pak Jokowi terhadap kasus Novel ketika kasusnya tahun 2016 bulan 2 dibawa ke pengadilan kasus burung walet itu, penganiayaan dan ada korban yang meninggal pada saat itu.”

“Nah kemudian presiden memerintahkan itu Kejaksaan Agung supaya dikeluarkan penghentian penuntutan terbitlah SKPP (Surat Keterangan Penghentian Penuntutan),” ujar Masinton.

Tak hanya itu, Masinton juga mengungkit soal biaya yang telah dikeluarkan presiden untuk membantu Novel terkait kasus penyiraman yang terjadi pada April 2017.

“Nah kemudian ketika Kasus Novel disiram air keras kemudian presiden mengeluarkan anggaran lebih kurang Rp 4 Miliar kalau tidak salah, anggaran kepresidenan untuk meng-cover pengobatannya hingga ke Singapura,” ujarnya.

Tak sampai di sana, politikus tersebut juga membahas bahwa kasus Novel telah ditangani dua Kapolri secara bergantian.

Sehingga Masinton merasa Jokowi sudah memberikan perhatian lebih.

“Ketika kasus ini muncul presiden berkali-kali menginstrusikan kepada Kapolri bahkan hingga dua Kapolri zaman Pak Tito Karnavian dan Pak Idham Azis untuk segera menemukan pelakunya.”

“Artinya apa, presiden sudah memberikan porsi yang lebih menurut saya terhadap Saudara Novel,” ujar Masinton.

Lalu pria 49 tahun tersebut membahas pula banyak penegak hukum lain di Indonesia yang tidak mendapat perhatian khusus.

“Ya kita juga harus memberikan yang proporsional bahwa Novel itu korban iya, tapi ini diistimewakan juga kita juga bangsa, bangsa ini juga jangan jadi bangsa yang sangat melo gitu.”

“Ada banyak apakah perhatian presiden, pemerintah terhadap prajurit kepolisian dan TNI yang juga mengalami insiden bahkan ada yang gugur ketika melaksanakan tugasnya apakah perhatiannya sama seperti Novel, tidak,” ungkapnya.

Sehingga, Masinton meminta agar Jokowi fokus pada masalah lain.

“Nah artinya, kita tidak lagi perlu menarik presiden ke dalam ranah proses peradilan ini.”

“Presiden sudah fokus yang lain, ini biarkan,” kata dia.

Masinton meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Enggak mungkin Presiden boleh mengintervensi ini, kita tidak boleh menarik-narik presiden untuk mengintervensi satu proses hukum, itu kan juga semangatnya kita bersama.”

“Kita harus menegakkan proses hukum kita harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” harapnya.

Lalu, Masinton membenarkan bahwa presiden memang bisa memberikan hak amnesti hingga abolisi.

Namun, menurut Masinton itu bukan berarti Jokowi bisa mengintervensi proses peradilan.

“Menurut saya presiden itu dalam konteks yudisial apa segala macam dan pertimbangan sebagai kepala negara dia memberikan hak amnesti, abolisi, dan segala macam, dia tidak boleh mengintervensi proses peradilan.”

“Nah maka menarik presiden ke ranah ini menurut saya juga itu menjadi lebay kita nantinya,” jelas Masinton.

Klarifikasi Novel soal Kasus Burung Walet

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengklarifikasi kasus lama penganiayaan kelompok pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada 2004 lalu.

Sebelumnya kedua pelaku penyerangan Novel, Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis beralasan memiliki dendam pribadi.

Dua pelaku penyiraman Penyidik KPK, Novel Baswedan dengan air keras, RM dan RB keluar dari Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, untuk dipindahkan ke Rutan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2019) siang. (Warta Kota/Adhy Kelana)

Novel dianggap mengorbankan anak buahnya dalam kasus sarang burung walet saat ia menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bengkulu.

Presenter Najwa Shihab kemudian menanyakan tentang kasus tersebut yang terus-menerus diungkit saat Novel tersandung masalah.

Novel membantah tuduhan dirinya mengorbankan anak buah dalam kasus itu.

“Kalau dikatakan kasus sarang burung walet saya dikatakan mengorbankan anggota, enggak ada. Tidak ada anggota yang dikorbankan,” tegas Novel Baswedan.

Ia menyinggung kasus tersebut beberapa kali diungkit untuk mengkriminalisasi dirinya.

“Ketika 2012 kriminalisasi terhadap diri saya. Sebelumnya saja diancamkan, ‘Kalau tetap tangani perkara itu, kamu saya kriminalisasi’,” ungkapnya.

Novel mengaku mendapat ancaman jelas tentang hal itu.

Meskipun begitu, kasus itu mereda saat presiden yang waktu itu menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono, turun tangan.

“Cuma waktu itu Pak SBY menyampaikan instruksi dengan jelas, sehingga perkara itu tidak berlanjut,” paparnya.

Namun kasus itu kembali mencuat saat calon kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka KPK.

“Pada 2015 ketika Pak Budi Gunawan jadi tersangka dan saya enggak tangani, saya enggak tahu apa-apa, saya dikejar lagi,” kata Novel.

“Seolah-olah saya yang ngejar waktu itu untuk menangani Pak Budi Gunawan. Ini yang menurut saya keterlaluan,” tambah dia.

Novel menyebutkan saat itu timnya membuat laporan ke Ombudsman.

Meskipun begitu, proses kriminalisasi terus berjalan.

Ombudsman kemudian melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi.

“Ombudsman mengatakan alat bukti yang digunakan untuk mengkriminalisasi diri saya itu adalah rekayasa dan manipulasi

Meskipun rekomendasi itu bersifat mengikat dan harus dilaksasnakan, investigasi tidak kunjung dilaksanakan.

“Masak iya orang sudah bekerja benar, dikerjain, dikriminalisasi, terus harus dihukum dengan perkara kriminalisasi? ‘Kan kebalik,” ungkap Novel.

Ia menyebutkan terus diungkitnya kasus tersebut merupakan upaya merekayasa kinerjanya sebagai penyidik antirasuah.

“Jadi pola pemikiran ini yang menurut saya sengaja dibuat upaya untuk memfitnah dan mengolok-olok orang yang berjuang melawan korupsi,” tegasnya. ( SRN )