MALUKU.SuaraRepublikNews.co- Mantan Bendahara Pengeluaran Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten BuruSelatan, Hatija Atamimi SE alias Ija yang dipidana empat tahun penjara karena terlibat SPPD fiktif, telah melunasi tunggakan uang pengganti sebesar Rp.53.091.600.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Buru, Muhtadi SAg SH MAg MH dalam jumpa pers dengan wartawan di kantor kejaksaan di Namlea, Rabu (22/09/2021).

Dalam jumpah pers itu, ia didampingi Kasie Intel, Azer Jongket Orno SH MH dan Kasi Pidsus Yasser Samahati.Menurut Muhtadi, kasus SPPD fiktif pada Sekertariat Daerah Pemkab Bursel ini telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Negeri Ambon di tahun 2018 lalu.Saat menjabat sebaga bendahara pengeluaran, Ija terlibat manipulasi terhadap SPPD fiktif yang kemudian diangkat ke persidangan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana.

Pengadilan Tipikor Negeri Ambon memutuskan Hatija Atamimi dan rekannya Said Behuku alias Cai divonis bersalah dengan hukuman 4 tahun penjara, denda Rp.200 juta dan mengganti uang kergian Negara  Rp.58 juta lebih.

Atas putusan tersebut,

 Namun “Ija melakukan banding di tingkat kasasi.

Namun di putusan tingkat banding maupun putusan di tingkat kasasi, tetap menguatkan putusan pertama di tingkat Pengadilan Tipikor Negeri Ambon.

“Yang bersangkutan mengajukan banding, kemudian putusan banding menguatkan putusan di tingkat pertama. Kemudian lanjut Kasasi di MA dan putusan kasasi juga menguatkan putusan sebelumnya, tetap dipidana penjara 4 tahun, denda Rp.200 juta dan membayar uang pengganti Rp.58.091.600,”papar Muhtadi.

Terhadap putusan yang sudah ingkrah tersebut,Terhadap kejaksaan telah melakukan eksekusi denda Rp.200 juta dari terpidana dan sudah melakukan pembayaran di tahun 2020 lalu.

Saat itu, terpidana juga telah menyicil uang pengganti Rp 5 juta.”Kemudian kemarin terpidana telah melunasi tunggakan sisa uang pengganti Rp.53.091.600,”lanjut Muhtadi.

Muhtadi menjelaskan, kalau Ija sudah menjalani masa penahanan sejak 21 Juli 2018 lalu, sehingga tinggal menjalani sisa hukumannya.”Berapa lagi yang harus bersangkutan menjalani sisa hukuman, tentunya dihitung sejak ditahan dan remisi-remisi yang diberikan.Mengenai berapa lama lagi menjalani hukuman itu bukan kewenangan kami lagi.Kewenangan kami hanya penyelamatan kerugian keuangan negara dan ini sudah dilunasi,”akui Muhtadi.

Muhtadi dalam jumpah pers itu menuturkan,kalau kejaksaan akan menagih sisa uang pengganti dari terpidana Said Behuku.”  Sekitar Rp.50-an juta rupiah.saat ini Hanya baru uang denda Rp.200 juta yang dibayar Said Behuku,”ungkapnya

Sebagaimana diketahui, Majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Ambon menjatuhkan vonis empat tahun penjara dua mantan bendahara pengeluaran Pemkab Buru Selatan, Hatija Atamimi dan Said Behuku, dalam kasus korupsi SPPD fiktif tahun anggaran 2011.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,” kata Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Ambon Jenny Tulak didampingi Rony Felix Wuisan dan Hamzah Khailul sebagai hakim anggota di Ambon, Senin (10/12/2018).

Para terdakwa juga divonis membayar denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Untuk terdakwa Hatija Atamimi dihukum membayar uang pengganti Rp58 juta subsider enam bulan kurungan, sedangkan terdakwa Said Behuku membayar uang pengganti senilai Rp50 juta subsider enam bulan kurungan.

Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rolly Manampiring yang dalam persidangan sebelumnya menuntut kedua terdakwa divonis 4,5 tahun penjara.

Untuk terdakwa Hatija Atamimi selain dituntut 4,5 tahun penjara juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti Rp200 juta lebih subider dua tahun.

Sementara terdakwa Said Behuku dituntut membayar denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti senilai Rp500 juta lebih, subsider dua tahun