Buru.Maluku-SuaraRepublik.News-Dua Organisasi yang berbeda melakukan Demo Dalam rangka menagih janji atas terselenggaranya pilkades di 82 Desa yang sampai saat ini masi di isi para pejabat sementara (PJ), sekaligus persoalan pembayaran sertifilasi guru, Hmi Cabang Namlea Dan PMII Cabang Buru menggelar demontrasi di kantor Bupati Buru, Kantor DPRD dan kantor DPMD.

Aksi yang diselenggarakan oleh dua organisasi mahasiswa Islam terbesar di Indonesia ini, di terima oleh Sekretaris Daerah, didampingi Asisten I, II dan III.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Buru Ilyas Bin Hamis menegaskan Bahwa Pemerintah Daerah juga telah menyiapkan tahapan-tahapan untuk menyelenggarakan pilkades di 2021.

“Sebelum ade-ade melakukan aksi pada hari ini, kami dari pemerintah daerah juga sudah menyiapkan tahapan-tahapan untuk menyelenggarak pilkades di tahun ini” ujar ilyas saat membuka pembincaraan dengan masa aksi (01/02/2021)

Ilyas menambahkan bahwa eksekutif dan legislatif telah menganggarkan untuk pilkades di 2020, namun karena ada refocusing anggaran sehingga itu batal.

Setelah memdengarkan paparan sekda terkait proses pelaknsaan pilkades tersebut, masa aksi melanjutkan demonstrasinya di kantor DPRD Kab. Buru.

Karena kesal tidak ada satupun wakil rakyat yang datang menemui mereka, Akhirnya mahasiswa dari peserta aksi ini kemudian masuk ke dalam gedung mengeluarkan soundsistem milik DPDR dan membawa naik ke mobil orasi.

Aksi mereka tidak hanya sampai disitu saja, tapi beberapa rekan aksi dari PMII dan HMI turut meluapkan emosi amarah mereka dengan membanting dan merusak tong air cuci tangan di depan pintu masuk DPRD.

Saat masa pendemo berpindah ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, mereka juga tidak dapat menemui Kadis Yamin Maskat SE, karena pejabat bersangkutan tidak masuk kantor dan sedang bepergian ke Kecamatan Waplau. Di sana mereka juga melakukan aksi coret dinding kantor dengan arang kayu sebagai, ekspresi kekecewan mereka.

Orasi silih berganti di gedung DPRD dan Kantor Dinas PMD, para pendemo ini mengecam Yamin Maskat yang selalu menghindar menemui mereka.

Salah satu pengurus HMI, Imran Barges mengungkapkan, kalau mereka sudah 13 kali berdemo di sana, baik itu di DPRD maupun di Kantor Dinas PMD.

Namun demo HMI dan PMII yang menyoalkan pemilihan kades difinitif itu, konon tidak digubris para wakil rakyat dan juga kadis PMD.

Khusus menyoal tunjangan sertifikasi milik para guru tiga bulan yang belum terbayarkan, para pendemo mengaku sudah bertemu dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan , Abdurrahim SPD MMPD.

Di hadapan massa HMI dan PMII pak kadis jujur mengakui kalau para guru belum menerima tunjangan tersebut.

Karena dana sertifikasi itu tidak lewati dinas, ia hanya mengetahui kalau uang hak para guru ini tidak diberikan karena telah habis terpakai. Kadis pung tidak tahu dipakai habis untuk apa..??

Maluku P.Buru(I.w)