Jakarta, September 2020, Sura Republik News, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah dua program yang sangat dibutuhkan oleh karyawan atau pekerja. Meskipun sangat penting, namun belum semua karyawan mengikuti kedua program tersebut. 

Ada banyak alasan yang menyebabkan karyawan belum menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Misalnya ada beberapa perusahaan yang tidak menyediakan kedua fasilitas tersebut hingga literasi atau pemahaman yang rendah.

BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Asuransi Kesehatan (Persero) atau (Askes). Program pemerintah ini memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

BPJS Kesehatan memberikan perlindungan sosial sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan rawat inap.

Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan pengganti PT Jamsostek (Persero). Tugas BPJS Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja Indonesia, baik pekerja formal maupun informal.

BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program jaminan sosial, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Pada awalnya, jaminan kesehatan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Di tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda atas Indonesia, upaya menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil (PNS) beserta keluarga tetap dilanjutkan.

Kemudian, pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan pegawai negara, penerima pensiun, beserta keluarga yang bersangkutan.

Lalu di tahun 1984, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 dan 23 tentang perubahan status BPDPK menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Lembaga ini melayani jaminan kesehatan PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarga yang bersangkutan.

Selang beberapa waktu, di tahun 1992 PHB berubah menjadi PT Askes (Persero) seperti yang disebut PP No. 6 Tahun 1992. PT Askes mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial. 

Di tahun 2005, PT Askes melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal sebagai program Askeskin. Pelayanan kesehatan yang semakin inklusif ditandai dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai transformasi dari PT Askes. 

Dimulai dari terbitnya UU No. 40 Tahun 2004 oleh pemerintah tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian disusul UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta menunjuk PT Askes sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, hingga PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab negara. Fungsinya untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. 

Indonesia seperti halnya negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No. 33 Tahun 1947 jo UU No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48 Tahun 1952 jo PMP No. 8 Tahun 1956 tentang Pengaturan Bantuan untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan Buruh, PMP No. 15 Tahun 1957 tentang Pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Isinya mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. 

Terbit pula PP No. 34 Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi:

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. 

PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.

Management BPJS tidak profesional

Bukti phisik pembayaran BPJS LF  ( dok : mobile JKN)                             

Penulis sebagai PJLP di Dinas LIngkungan Hidup DKI Jakarta sejak tahun 2014 hingga tahun 2019, telah menjadi anggota BPJS yang didaftarkan oleh DLH DKI  Jakara,keanggotaan dan yuran masih lancar-lancar saja,  Namun semenjak pergantian  kepada  anak saya, mulai kelihatan management BPJS  amburadul, Mengapa tidak, sejak anak saya LF masuk  menggantikan saya baru kelihatan bobroknya. Sejak dia diterima di Dinas Lingkungan  Hidup DKI Jakarta, hingga berita ini diturunkan belum memiliki keanggotaan BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan, padahal sudah hampir sau tahun, bermula dari adanya catatan BPJS bahwa LF masih ada tunggakan. Pada hal, waktu LF menjadi anggota BPJS mandiri dengan kelas dua  tidak pernah menunggak. Ditanya ke DLH DKI Jakarta, selalu mengatakan masih ada tunggakan,pada hal kita sudah memperlihatkan bukti phisik  pembayaran (yuran bulanan )Dan sejak dinyatakan menunggak  LF sudah tiga kali berobat ke Puskesmas Kecamatan.kalo masih ada tunggakan dipastikan tidak boleh berobat  sebelum bayar yuran. Ini dia boleh berobat pertanda tidak ada tunggakan.  (ring-o)