Suararepublik.news -Cerita miris seorang Suprihatin (22) penyandang disabilitas yang tinggal sebatang kara di gubuk milik orang lain, dua kali melahirkan tanpa jelas siapa bapaknya, terus menuai empati.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tanggamus pun bergerak untuk membantu Suprihatin. Seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPA- PPKB), Edison, yang mengatakan sudah turun ke lokasi bersama Dinas Sosial. Mereka bertemu kakak kandung Suprihatin, Kamis (25/6)

Menurutnya, mereka sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, rencananya akan menempatkan dia di Panti Sosial Lampung. Tapi ditolak, alasannya masih mempunyai keluarga dan bukan orang telantar.

“Besok kita mau turun ke rumah kakaknya untuk memberikan bantuan, kita akan mengajak camat, kepala pekon beserta aparaturnya, untuk dilakukan rembuk pekon, karena msaalah ini sangat kompleks,” jelas Edison kepada Suararepublik news

Dia mengatakan, masalah ini sangat rumit, pertama orang keterbelakangan mental, tempat tinggalnya sangat tidak manusiawi, faktor keluarga, ditambah mempunyai anak tanpa jelas siapa bapaknya.

“Karenanya rembuk pekon sangat diperlukan. Intinya pokus kita  kemanusian dulu, kita mengupayakan dia bisa tingal bersama kakaknya, supaya lebih terawasi,” jelasnya.

Ditambahkanya, setelah dilakukan rembuk pekon, baru akan masuk untuk mengungkap siapa bapak dari kedua anaknya.

Menurut informasi dia mengetahui siapa pelakunya, tapi tidak tahu namanya, bahkan dia tahu rumah tinggalnya.

“Kedua anaknya sekarang diurus keluarganya, tapi bukan diadopsi. Kaitan bedah rumah kita akan koordinasikan terlebih dahulu, yang kita tahu dia ini tingal dan satu KK dengan kakak dan bibinya,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR Tanggamus, Ariyuda, di ruang kerjanya mengatakan, belum ada laporan kalau rumah Suprihatin akan direnovasi, dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pemkab Tanggamus.

Menurut dia, belum ada usulan dari pekon setempat untuk dapat program BSPS, ia mengatakan program ini harus ada swadaya.

Artinya komponen yang terpenuhi untuk layak menjadi penerima diantaranya, tanah milik sendiri, jelas KK dan KTPnya, juga sangup berswadaya.

“Atau melalui Suararepublik bisa mengusulkan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH) ke Dinas PUPR Tanggamus, dengan membawa berkas lengkap, nanti akan kita lakukan survei ke lapangan,” tutupnya.(Suhaili)