Ini salah satu alat bukti yang akan diajukan kepengadilan dan masih banyak alat bukti lainnya
termasuk saksi hidup serta saksi ahli

Jakarta, Juni 2020, Suara Republik News.Dari penelusuran yang dilakukan, serta informasi dari yang layak dipercaya, didapat keterangan bahwa Perusahaan ini, diduga memiliki berbagai pelanggaran/penipuan,Dan dari hasil Cheking on the spot dan penelusuran yang dilakukan, serta menurut informasi yang diperoleh dari orang yang layak dipercaya, bahwa Perusahaan ini, diduga memiliki berbagai pelanggaran dan penipuan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh owner (RS) antara lain,

1.         Barang yang sudah expanri date sering dihapus pake cairan dan diganti tanggal kedaluarsanya menjadi baru . diduga telah dilakukan bertahun-tahun

Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2.         Ada barang impor yang Illegal ( tidak terdaftar di BPOM)

Terkait pengamanan makanan dan minuman, menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”), makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

Mengenai standar makanan yang aman ini juga diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU Pangan, yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sanksi administratif berupa:

a.         denda;

b.         penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;

c.         penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;

d.         ganti rugi; dan/atau

e.         pencabutan izin.

Selain itu, dapat juga dihukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”) diatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang mana untuk makanan dan minuman sudah ada standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi, jika penjual menjual makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia melanggar juga ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar 3.Dokumen MKL Kontainer yang datang dari Pelabuhan sering tidak sesuai dengan aslinya 4.Kardus tempat barang impor yang exfire dicetak sendiri dan diganti seo;ah-olah sesuai

dengan aslinya setelah dihapus masa kesaluarsanya dengan yang baru dengan masa berlaku yang masih lama

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK 8/1999, yaitu: 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian

Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen.Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Jual beli sesuai Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pengertian ini, terdapat unsur-unsur: perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang

5.         Belum semua karyawan memiliki BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari item-item diatas perlu dijelaskan bahwa karyawan perusahaan wajib didaftarkan ke BPJS (Undang-undang no.206 tahun 2011) pada hal,menurut informasi hanya 87 orang dari 300 karyawan perusahaan ini yang di daftarkan ke BPJS Kesehatan dan Ketenaga kerjaan. Pada hal semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik mereka bekerja di sektor formal maupun non formal. Perusahaan tidak mau mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? bisa dilaporkan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat supaya bisa ditindaklanjuti.

6.         Belum semua Karyawan mempunyai NPWP DAN menggaji karyawan dibawah UMP DKI Jakarta.

Karyawan wajib memiliki NPWP yang difasilitasi Perusahaan. Disisi lain Perusahaan ini belum menggaji semua Karyawan sesuai UMP. Pengusaha dapat dipidana jika membayar karyawannya dibawah UMP/UMR.Menurut pasal 90 ayat 1 UU no.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Larangan tersebut menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata maupun pidana bahkan aspek hukum administrasi. Dari aspek hukum pidana kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha tanpa ada persetujuan penangguhan dari yang berwewenang merupakan pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman hukuman pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp.100.000.000( serratus juta s.d.Rp.400.000.000 ( empat ratus juta rupuah) sebagaimana disebutkan pasal 185 ayat 2 UU Ketenagakerjaan.dari aspek hukum perdata, berdasarkan pasal 52 ayat 1 huruf d UU ketenagakerjaan bahwa kesepakatan dalam sutu perjanjian termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihak causa- nya harus halal, dalam arti suatu causa terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang. Dengan

demikian memperjanjikan upah di bawah upah minimum (UMR/UMS) adalah null and void, batal demi hukum.

Sedangkan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). diduga ada 3 orang.Apakah benar mereka menggunakan Visa bekerja?atau visa kunjungan /bisnis ?

Terjadi pengoplosan bahan makanan impor yang kedaluarsa dan dijual Kembali ke toko -toko dan super maket- super maket

semua kardus barang yang sudah kedaluarsa isinya diganti dengan cetak sendiri dengan menghapus masa kedaluarsanya dan menggantikannya seolah- olah masih lama masaberlakunya

dijelaskan bahwa karyawan perusahaan wajib didaftarkan ke BPJS(Undang-undang no.206 tahun 2011)pada hal,menurut informasi hanya 87 orang dari 300 karyawan perusahaan ini yang di daftarkan ke PJS Ketenaga kerjaan dan Kesehatan. Pada hal semua pekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik mereka bekerja di sektor formal maupun non formal. Perusahaan tidak mau mendaftarkan pegawainya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? bisa dilaporkan langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat supaya bisa ditindaklanjuti.

Kedua, Karyawan wajib memiliki NPWP yang difasilitasi Perusahaan. Disisi lain Perusahaan ini belum menggaji semua Karyawan sesuai UMP. Pengusaha dapat dipidana jika membayar karyawannya dibawah UMK/UMR.Menurut pasal 90 ayat 1 UU no.12 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan” Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Larangan tersebut menyangkut beberapa aspek hukum, baik perdata maupun pidana bahkan aspek hukum administrasi. Dari aspek hukum pidana kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha tanpa ada persetujuan penangguhan dari yang berwewenang merupakan pelanggaran tindak pidana dengan ancaman hukuman hukuman pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp.100.000.000( serratus juta s.d.Rp.400.000.000 ( empat ratus juta rupuah) sebagaimana disebutkan pasal 185 ayat 2 UU Ketenagakerjaan.dari aspek hukum perdata, berdasarkan pasal 52 ayat 1 huruf d UU ketenagakerjaan bahwa kesepakatan dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian kerja, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan perkataan lain, kesepakatan (konsensus) para pihak causa- nya harus halal, dalam arti suatu causa terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian memperjanjikan upah di bawah upah minimum (UMR/UMS) adalah null and void, batal demi hukum.Sedangkan tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). disinyalir ada 3 orang.Apakah benar mereka menggunakan Visa bekerja?atau visa kunjungan /bisnis ?

Penghapusan masa kedaluarsa diganti dengan masa berlaku dengan yang baru serta pencetakan kardus yang baru sama dengan aslinya termasuk perbuatan melawan hukum atau penipuam sehingga meperkaya Perusahaan dengan cara yang tidak fair.

Hal – hal yang diuraikan diataslah yang akan diklarifikasi, setelah disurati kepada owner RS pada 2 Juni 2020. Dan mengkorfirmasi setelah tiga hari kemudian bahwa team ivestigasi dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Wartawan Indonesia(DPP GWI) akan datang untuk audiensi.Namun sangat disayangkan Owner tidak ada etiket baik untuk menerima team GWI, atau mewakilkan kpd siapa yang layak untuk mewakili owner.atau merespon DPP GWI.

Dalam waktu dekat DPP GWI berencana melaporkan kepihak yang berwajib dan intansi terkait. (ring-o).