Gunungsitoli, Suararepublik.news – Pengurus DPD Asosiasi Kabar Online Indonesia (AKRINDO) Kepulauan Nias sangat kecewa terhadap pihak PT.Bank Rakyat  Indonesia (BRI) Kantor Cabang Gunungsitoli, dimana selama ini instansi BUMN yang dipercaya masyarakat ini justru tidak terbuka terhadap data dan nama penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di wilayah Kota Gunungsitoli.

Sebelumnya Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias telah memperoleh data penerima manfaat PKH dari Dinas sosial kota Gunungsitoli, kemudian pengurus dpd akrindo melakukan kroscheck data, ternyata ada nama penerima tp belum disalurkan dana tersebut sehingga pengurus akrindo konfirmasi dan bertemu langsung perwakilan dari PT.Bank Rakyat Indonesia berdasarkan temuan yang terjadi di Lurah Ilir Kecamatan Gunungsitoli. 

Ketua DPD AKRINDO Kepulauan Nias Edison Sarumaha, S.Pd bersama teman-teman pengurus yang lain mengkonfrontir kedua belah pihak antara Pendamping PKH an. TH Zebua dan Pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunungsitoli an. Zulkarnain. Kedua belah pihak saling berdebat dan saling mempertahankan pendapat antara pihak Pendamping dan Pihak PT.Bank Rakyat Indonesia, data dari bank rakyat indonesia dikeluarkan namun data dari pendamping tidak bisa di tunjukan dengan alasan ada dikantor dinas sosial, Akhirnya pihak PT.Bank Rakyat Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2018 bantuan PKH tidak ada di wilayah Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli.

Atas hasil pertemuan tersebut Pengurus DPD AKRINDO Kepulauan Nias  meminta kepada PT.Bank Rakyat Indonesia untuk memberikan data terkait penerima manfaat PKH melalui surat resmi DPD AKRINDO Kepulauan Nias No.10 tertanggal 9 Juni 2020. Dan selanjutnya Pihak PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Gunungsitoli mengirimkan balasan surat tersebut dengan No.B.3994-11/KC/06/2020 dengan poin tidak memiliki kewenangan untuk memberikan data apapun kepada pihak lain menyangkut Program Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah kecuali kepada Pihak Pemilik Program. Walaupun sebelumnya pihak bri ( julkarnain) mengatakan untuk peroleh data harus disampaikan secara resmi.

Selanjutnya Wakil Ketua AKRINDO Kepulauan Nias Ya’atulo Gea menyatakan dengan tegas bahwa sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PT.Bank Rakyat Indonesia semestinya terbuka kepada rakyat tanpa menutup-nutupi seluruh data penerima bantuan dimaksud, karena program PKH adalah program pemerintah bukan bersifat pribadi.

 Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mempunyai tujuan secara umum untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh sesuai bunyi Pasal 4.

Jadi kalau hal ini ditutupi akan timbul kecurigaan dikalangan masyarakat terhadap Bank ini sehingga kedepan tingkat kepercayaan terhadap BUMN ini akan menurun, sahutnya dengan nada kesal. Untuk masalah data tersebut maka dpd akrindo akan meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan audit terkait dana pkh yang tidak jelas sumber datanya, jumlah penerima, jumlah yang bermasalah dan solusi terhadap masalah yang ada.

(ML)