Suararepublik.news – Aktivitas Kapal Penghisap Pasir Laut dari PT. Grace Rich Marine yang berlokasi di Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral menuai protes oleh masyarakat di pesisir pantai, disebabkan aktifitas kapal tersebut sudah mendekati dengan pemukiman masyarakat pesisir yang mencari makan yang berposisi sebagai nelayan pesisir.

Anwar, S.st.Pi.MH  Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun justru mengatakan izin provinsi dikeluarkan tahun 2017 yang sekitar lebih kurang 50 h itu sudah dibatalkan provinsi, yang berada di Kelurahan Sungai Pasir.

Namun tahun 2019, setahu saya izinnya dikeluarkan izin dari pusat, tetapi izin yang diterbitkan pusat apakah berada di Keluran Sungai Raya. Setelah saya cek lokasi pengerjaan dikerjakan PT. Grace Rich Marine di Kelurahan Sungai Pasir, lokasi ini kan yang sudah dibatalkan provinsi, kalau saya lihat dampak pengerjaan lebih besar di Kelurahan Sungai Pasir dari pada  Sungai  Raya, maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut teknis dan ijinnya coba tanya KSOP mereka lebih tahu titik areanya,” tuturnya ketika turun kelokasi pemukiman masyarakat pesisir.

Apau (37), masyarakat pesisir Dampak pengerukan Pasir laut semakin mendekat terhadap tempat tinggal masyarakat pesisir pantai dan berbahaya jika akibat pengerukan bisa tenggelam pemukiman masyarakat pesisir,”ujar Apau selaku Masyarakat pesisir

Bila mana perusahaan ini berjalan, kita mau mempertanyakan juga dampak terhadap masyarakat pesisir, seperti debu dan lainnya yang ditimbulkan perusahaan. Apakah ada nantinya sama dengan perusahaan lainnya yang telah beroperasi samapai saat ini, biasanya pihak perusahaan memberikan konpensasi kepada masyarakatnya sekitarnya.

Itu ketika berjalan seutuhnya, makanya kami hanya menjelaskan saja ketika kedepannya pihak perusahaan ini berjalan, walaupun itu lama lagi perusahaan PT. GRM ini beroperasi,”ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan Adam (45), dulu sejak beroperasinya PT. GRM ini tahun 2017 silam, masyarakat pesisir sudah berulang kali menyampaikan dan pernah berdebat soal perusahaan ini di kantor DPRD dan Kantor Polsek Meral, soal lokasi titik sebenarnya Kapal pengerukaan pasir ini, namun dulu tidak hasil yang maksimal, bahkan lurah lepas tangan tidak berani menunjukkan posisi izin yang sebenarnya.

tambahnya lagi, Kepala Kelurahan yang baru ini ada kemrin sempat turun mengecek kapal penghisap pasir ini, pihak kelurahan meminta waktu untuk mengecek ijin lokasi kapal ini sebenarnya dimana titik area dia beroperasi. dulu kapal pengerukan pasir ini posisinya dekat Kelurahan Badan, namun ada penolakan dari masyarakat sekitar untuk tidak beroperasi pengerukan pasir ini takut berdampak di perumahan masyarkat sekitar pesisir dan membuat nelayan sekitar susah beraktifitas,”jelasnya Adam.

Kami mendukung penuh, ada perusahaan yang berinvestasi Karimun, namun kami mau tahu sebenarnya diarea mana pengerukan pasir laut ini setahu kami bukan disini, seandainya emang disini aktivitas nya kami pun juga merasa takut lah soal pemukiman masyarakat pesisir.

Setahu saya ini, pengerukan pasir sekitar 30 sampai 70 meter kedalamnya yang saya dengar, kalau begitu bagaimana bisa dibayangkan dalam 1 hari pengerukan ini, bisa daratan pesisir tidak kemungkinan akan turun oleh dampak pengerukan ini. Misalnya kapal ini tidak dekat dengan pemukiman dan aktivitas masyarkat nelayan kami tidak akan komplin juga, kerena hari makin hari mereka mengeruk pasir makin dekat,”paparnya.

 Abun Tjun selaku Kelompok Pengawas Nelayan Kecamatan mengatakan, dengan timbulnya permasalahan ini, kalau bisa Anggota Dewan Komisi C Kabupaten Karimun, Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kepala Kantor Cabang Kelautan dan Perikanan Karimun meninjau ulang kembali izin keberadaan kapal penghisap pasir laut ini dimana sebenarnya dia beroperasi dan titik koordinat sebetulnya.

Kalau kita kaji dari Anlisa Menganai Dampak Lingkungan (AMDAL) seharusnya terbelah dua karena perbatasan dua Kelurahan, yang anehnya hanya Kelurahan Sungai Raya saja yang ada AMDAL nya sedangkan Kelurahan Sungai Pasir tidak ada, dan tidak pernah dilibatkan dalam setiap rapat oleh pihak perusahaan begitu RT/RW, tapi penimbunan reklamasinya masuk perbatasan Kelurahan Sungai Pasir,”terangnya.

Sejak beroperasinya kembali perusahaan ini, mana ada pengawasan dari pihak instansi terkait untuk mengecek betul-betul ijin mereka dari titik koordinat yang ditentukan sampai dimana. Setahu saya, dulu surat dukungan perjanjian untuk reklamasi, penimbunan dan pendalam alur, tapi kenyataan lain mereka melakukan menyedot pasir laut yang dibuang kedaratan untuk menimbun timbunan tanah kuning diarea reklamasi lahan perusahaan, bukan penyedotan lumpur yang dikerjakan”tandasnya Abun