Suararepublik news – TANGGAMUS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus, menggelar Rapat paripurna penyampaian tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2019. Bertempat di ruang rapat DPRD setempat. Selasa 30/06/2020.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, dan di hadiri oleh Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani SE.MM, Wabup Hi. AM. Syafii S.Ag serta jajaran Forkopimda, asisten, Stap Ahli, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat Di Kabupaten Tanggamus.

Bupati Kabupaten Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE,MM  dalam laporannya menyampaikan bahwa laporan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah yang di sampaikan ini

merupakan amanah Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dimaksud, dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

” Seperti telah kita ketahui bahwa pada Hari

Jum’at Tanggal 26 Juni 2020, Pemerintah Kabupaten Tanggamus kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2019. Ini merupakan kelima bagi Tanggamus mendapat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,”jelasnya.

Lanjut Bupati, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakekatnya merupakan Penjabaran Kuantitatif dari tujuan dan Sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari seluruh proses perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh sebab itu, kemajuan serta

keberhasilan berbagai kegiatan baik yang berhubungan dengan pemerintah maupun tugas-tugas pembangunan dapat pula

tercermin dalam perkembangan keuangan.

” APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Terdapat beberapa alasan mendasar dilakukannya perubahan atas APBD KabupatenTanggamus Tahun Anggaran 2019 tersebut,”ungkap Dewi.

Kemudian, yang pertama karena sejak ditetapkannya Perda Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2019, telah terjadi berbagai perubahan dan perkembangan pada asumsi yang digunakan dan

berpengaruh pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 secara keseluruhan. Kedua, dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

mengamankan TA 2019, perlu dilakukan penyesuaian kembali atas beberapa target sasaran pendapatan daerah, belanja daerah, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, sehingga menjadi lebih

realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2019.

Target Keuangan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 tersebut telah dapat dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi pendapatan sebesar 1,71 triliun rupiah atau mencapai 95,53% dari target anggaran sebesar 1,79 triliun rupiah. Pada belanja daerah Kabupaten Tanggamus ditetapkan sebesar 1,42 triliun rupiah dan direalisasikan sebesar 1,29 triliun rupiah atau 90,48%. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan, anggaran sebesar 386,55 miliar rupiah dan direalisasikan sebesar 386,55 miliar rupiah atau 100,0%.

Dalam hal pembiayaan daerah sebagai pos

untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, dari target penerimaan pembiayaan sebesar 25,39 miliar rupiah dapat direalisasikan sebesar 25,14 miliar rup