Malang,suararepublik.news Banyaknya program strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, masih jadi pekerjaan rumah (PR) besar ditahun 2020 ini, khususnya angka kemiskinan.

   Seperti yang disampaikan Bupati Malang Drs.H.M Sanusi,M.M, Kamis (2/1/2020) bahwa, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), terdapat sekitar 268.490 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Malang, pada Maret 2018 silam. Hal ini, setara dengan 10,37 persen dari total penduduk Kabupaten Malang.

    Kemudian Kabupaten Jember dengan jumlah 243 ribu, Kabupaten Sumenep 218 ribu dan Kabupaten Probolinggo 217 ribu serta Kabupaten Bangkalan sebanyak 191 ribu jiwa. Dengan besarnya angka kemiskinan di Kabupaten Malang ini, membuat Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawangsa, menempatkan Kabupaten Malang sebagai daerah tertinggi angka kemiskinannya, kata Sanusi.

  Menurut Politisi PKB itu, banyak faktor yang membuat angka kemiskinan di Kabupaten Malang tertinggi di Jatim, salah satunya, jumlah penduduk sangat besar yakni sekitar 2,6 juta jiwa. “Sebanyak 268.492 jiwa masuk kategori warga miskin atau kurang mampu di Kabupaten Malang. Akan tetapi, kalau dilihat dari besarannya, memang banyak, karena jumlah penduduk Kabupaten Malang sangat banyak yakni, sekitar 2,6 juta jiwa”, jelas Sanusi.

  Kendati demikian, berbagai penanganan dan program bantuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Malang terus dilakukan Pemkab Malang, dengan harapan,  tahun ini bisa menurun. Sanusi menjelaskan, Pemkab Malang melalui Dinas Sosial, sudah menyiapkan anggaran mencapai lebih dari Rp 473,7 miliar untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Malang. Anggaran ratusan milyar ini bersumber dari Pemerintah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial.

   Rinciannya, Kementerian Sosial menggelontorkan anggaran senilai Rp 275, 5 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan dibagikan kepada 95.384 keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, Kementerian Sosial juga akan menggelontorkan Rp 184,3 milyar untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa E-warung kepada 139.663 KPM.

     Bukan hanya itu saja, Pemerintah provinsi melalui Gubernur Jawa Timur juga menggelontorkan Rp 9,8 miliar melalui program Jaminan Lanjut Usia (Jaslut). Program ini, kata Sanusi, diperuntukan kepada 4.919 KPM yang tersebar di Kabupaten Malang, masing-masing KPM akan menerima bantuan sebesar Rp 2 juta. Sementara, Pemkab Malang juga sudah menyiapkan anggaran mencapai 2 miliar melalui program bantuan sosial, untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Malang, tutup Sanusi.(lus)